Melansir dari Feith (1962), disebutkan bahwa kebijakan Bung Karno memang efektif mengakhiri kekacauan politik, tetapi sekaligus menciptakan sistem yang sangat bergantung pada figur Presiden. Hal ini kemudian menjadi salah satu kelemahan Demokrasi Terpimpin.
Memahami sejarah Bung Karno membubarkan DPR memberi pelajaran penting tentang demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana stabilitas politik sulit dicapai tanpa konsensus kebangsaan, sekaligus memberi peringatan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu tangan berisiko menimbulkan otoritarianisme.
Dalam catatan sejarah, sejarah Bung Karno membubarkan DPR bukan sekadar tindakan politik, tetapi cerminan kondisi bangsa yang tengah mencari jati diri demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi penanda berakhirnya demokrasi parlementer dan awal mula Demokrasi Terpimpin.