JAKARTA, iNews.id - Sejarah Orde Baru merupakan babak penting dalam perjalanan politik Indonesia. Sejarah Orde Baru mencakup kebijakan, perkembangan ekonomi dan perubahan sosial.
Orde Baru lahir sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa dramatis yang melibatkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) dan peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965.
Lahirnya Orde Baru dapat ditelusuri dari Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) dengan tiga tuntutan utama adalah pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora dan penurunan harga.
Presiden Soekarno, yang memiliki sikap bertolak belakang dengan tuntutan tersebut, mengalami penurunan kredibilitasnya setelah peristiwa G30S yang disebut-sebut melibatkan PKI. Supersemar yang dikeluarkan oleh Soekarno menjadi pemicu berdirinya Orde Baru, dengan Soeharto ditunjuk untuk mengambil alih kendali demi keamanan dan stabilitas politik.
Masa Orde Baru diwarnai dengan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Konsep Demokrasi Pancasila menjadi landasan visi utama, dengan fokus menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni.
Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila dengan menerapkan pengajaran P4 di sekolah dan melarang kritikan yang dianggap mengancam stabilitas negara.
Sistem pemerintahan Orde Baru dapat diidentifikasi sebagai presidensial, dengan dasar konstitusi yang diambil dari UUD 1945. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila secara murni dan konsisten dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini menjadi respons terhadap perkembangan komunisme dan gagasan yang tidak sejalan dengan Pancasila pada masa Orde Lama.
Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru memiliki tekad untuk menguatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Langkah-langkah indoktrinasi yang diambilnya mencakup pengajaran P4 (Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah.
Tidak hanya itu, Soeharto juga memberikan izin kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, dengan syarat harus menggunakan asas Pancasila.
Salah satu ciri khas pemerintahan Orde Baru adalah pembatasan kritikan terhadap pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas negara. Melarang kritikan yang dianggap dapat menjatuhkan pemerintahan adalah salah satu langkah yang diambil Soeharto untuk menjaga ketertiban dan stabilitas politik.