Pada masa ini terjadi beberapa konvensi HAM, yakni Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi anti-apartheid dalam olahraga anti-apartheid, dan Konvensi Hak Anak.
Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Janji-janji tersebut menurun pesat pada 1970-an dan 1980-an setelah menerima mandat konstitusional dari sidang MPRS.
Orde Baru menolak HAM dengan alasan bahwa HAM dan demokrasi adalah produk individualisme dan militerisme Barat. Masa ini menjadi titik puncak tentang perlindungan HAM, yaitu dengan turunnya Soeharto sebagai Presiden pada 1998.
Masa ini merupakan masa terpenting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia, setelah terlepas dari orde baru dan awal era demokrasi dan HAM.
Di bawah pemerintahan Habibie, kepentingan pemerintah terhadap perwujudan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan, pemberlakuan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah di era reformasi.
Komitmen pemerintah juga tercermin dalam pengesahan salah satunya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ditetapkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.