JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIPHasto Kristiyanto mengimbau kepada penjabat (Pj) kepala daerah untuk tidak melakukan manuver politik. Hasto menjelaskan kepada para Pj kepala daerah tersebut untuk juga tidak ikut-ikutan memberikan dukungan kepada capres-cawapres pada pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Hasto di sela-sela Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Menurut Hasto, penunjukan Pj kepala daerah yang berlandaskan peraturan perundangan-undangan juga harus mengikuti kaidah aturannya secara menyeluruh.
"Itu kan sudah diatur dalam undang-undang, karena penjabat kepala daerah itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis," kata Hasto.
Untuk itu, Hasto menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilu, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kelompok masyarakat guna memantau kinerja Pj kepala daerah.
"Nah ketika ada yang menyimpang harus ada wasit yang memberikan semprit, ada Menteri Dalam Negeri, ada kelompok sosial masyarakat yang mengawasi Pj kepala daerah itu agar betul-betul bertindak untuk mempercepat kemajuan yang ada di daerahnya," ucap Hasto.
Bagi Hasto, aturan berpolitik juga telah diatur sedemikian rupa sehingga membatasi kepada setiap individu untuk mempercayai regulasi tersebut. Oleh karena itu, lanjut Hasto, PJ kepala daerah harus menunjukan tanggungjawabnya serta prestasi tanpa memikirkan kepentingan elektoral.
"Mereka harus menunjukkan prestasi di mana mereka menjadi Pj tanpa hasil elektoral dan betul-betul berkomitmen bagi kemajuan wilayahnya," tuturnya.