"(Gerakan ganti presiden) ini kan sangat memecah-belah, bahwa ganti presiden itu seperti bagian dari keharusan. Padahal kan kita mesti menghormati bahwa Pak Joko Widodo masih punya kesempatan untuk maju kembali," kata dia.
Gerakan ganti presiden menuai penolakan di sejumlah daerah. Di Pekanbaru, Riau, dan Surabaya, Jawa Timur, deklarasi gerakan itu memicu aksi saling serang antara massa pendukung dan yang menolak.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Moctar Ngabalin menilai gerakan #2019GantiPresiden bisa disebut tindakan makar. Tujuan gerakan tersebut menggulingkan pemerintahan yang sah.
Dia khawatir gerakan ini bisa mengganggu tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Apalagi, gerakan tersebut berlangsung di sejumlah daerah.
"Hashtag 2019 ganti presiden dimaknai bahwa per tanggal 1 Januari 2019, pukul 00.00 ganti presiden. Itu yang disebut makar. Ganti itu adalah kata kerja, anda menggunakan tata cara tidak beradab, tidak mendidik publik," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).