Selain itu, Sereida juga menyoroti ketersediaan perlengkapan PCR di berbagai daerah. Untuk itu, katanya, Menteri Kesehatan dan jajarannya jangan hanya melihat kondisi Jakarta dan sekitarnya, tetapi perlu juga melihat persoalan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
“Apakah di sana kebutuhan PCR ini mencukupi, kalau terjadi kelangkaan dan kebutuhan akan PCR tinggi, sudah pasti harga akan melambung tinggi. Kami dapat informasi di NTT, misalnya, harga PCR itu bisa mencapai Rp900.000 sampai Rp1,7 juta. Ini rakyat sudah susah, ya jangan lagi ditambahin dengan beban seperti itu,” ujarnya.
Menurut Sereida, kalau PCR masih tetap berbiaya tinggi, maka pemberian bantuan tunai tidak efektif. Karena menurutnya bisa saja bantuan itu habis untuk melakukan PCR.
“Hal-hal seperti ini semestinya pembantu Presiden Jokowi lebih gesit dan cermat dalam melihat persoaln nyata di lapangan,” ujarnya.
Sereida juga menyarankan agar syarat PCR untuk pelaku perjalanan ditinjau kembali, karena hal itu melayani orang yang mungkin saja sehat. Sebab, tes PCR ini sangat dibutuhkan mereka yang melakukan isolasi mandiri dan pasien covid-19.
“Nah, kalau rumah sakit dan sebagainya melayani mereka yang melakukan perjalanan, tentu akan mengganggu pelayanan kepada warga yang isoman ataupun pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Mari kita lihat betul dampak dari setiap kebijakan sehingga tidak kontraproduktif,” tutur Sereida.