Tito mengatakan dalam SE itu akan mengatur peran masing-masing SKPD dalam mencegah penularan covid dalam PTM. Selain itu dia juga menekankan adanya alokasi anggaran di APBD untuk mendukung kebijakan ini.
“Nanti dalam SE ini kami akan menyakinkan bahwa yang dilakukan oleh berbagai SKPD dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dokumen penganggarannya dalam dokumen APBD. Sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Tito mengingatkan tidak semua daerah memiliki fiskal yang cukup. Menurutnya dibutuhkan dukungan anggaran untuk daerah-daerah tertentu.
“Kami menyarankan dari pusat terutama Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan dapat memberikan bantuan melalui mekanisme dana dekonsentrasi kepada gubenur selaku wakil pemerintah pusat di daerah atau bisa langsung kepada bupati atau walikota melalui mekanisme dana tugas pembantuan,” katanya.