Serahkan Laporan Dana Kampanye, Sandi Kecewa Sidakam KPU Tak Maksimal

Felldy Aslya Utama
Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) saat penyerahan Laporan Dana Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye (LDPPK) Prabowo-Sandi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (2/5/2019). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, turut hadir mendampingi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi saat menyerahkan Laporan Dana Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye (LDPPK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, tadi sore. Dalam kesempatan itu, Sandi mengeluhkan kondisi Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) milik KPU.

Awalnya, Sandi menyampaikan bahwa KPU pertama kali memperkenalkan Sidakam KPU kepada para peserta Pemilu 2019 pada Agustus tahun lalu. Sejak itu, terhitung sebanyak tujuh kali KPU melakukan upgrading (pembaruan sistem) untuk meningkatkan aplikasi tersebut. Ironisnya, setelah upgrading, pada aplikasi tersebut masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya, tidak bisa merekam laporan keuangan yang diunggah BPN Prabowo-Sandi.

“Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan laporan konsolidasi dari data laporan seluruh wilayah Indonesia, tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimpor BPN berhasil direkam ke dalam Sidakam,” kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Karena itu, BPN Prabowo-Sandi sangat menyayangkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Pasalnya, KPU sudah mendapatkan anggaran sangat besar (Rp25 triliun), tapi tak mampu mengatasi masalah pada fasilitas pelaporan dana kampanye yang mereka buat.

“Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga membuat tim BPN harus melaporkan dana kampanye secara manual,” ujarnya.

Bahkan, tiga hari menjelang batas akhir penyerahan LDPPK, BPN Prabowo-Sandi harus menyusun laporan dana kampanye secara manual dengan sistem split sheet Microsoft Excel seperti yang dilakukannya ketika menyusun laporan kuangan 25 tahun yang lalu.

“Ini kita jaman now, tetapi sistem ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan laporan dana kampanye. Jika Sidakam ini terus mengalami masalah teknis, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain. Terlebih utama masalah data yang sekarang berjalan di real count (penghitungan suara) itu,” katanya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
Nasional
5 hari lalu

Sandiaga Uno: Indonesia Punya Peluang Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
6 hari lalu

Buntut Kasus Jet Pribadi, Anggaran KPU bakal Dipelototi Komisi II DPR

Nasional
8 hari lalu

Sandiaga Uno Bicara Bisnis Masa Depan: Green Economy Ciptakan Green Job

Nasional
15 hari lalu

Datangi KPU, Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir Saat Nyapres 2014

Nasional
16 hari lalu

Komisi II DPR Segera Panggil KPU, Minta Penjelasan soal Sewa Private Jet

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal