JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak pernah menarget pihak-pihak tertentu dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk kepala daerah seperti bupati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto merespons terkait maraknya KPK menangkap bupati dalam operasi tangkap tangan.
"Ya sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Fitroh menjelaskan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan praktik korupsi. Aduan tersebut yang kemudian ditelaah dan beberapa di antaranya ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan bupati.
"Bukan berarti di level gubernur nggak ada. Juga ada, hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup. Karena KPK juga tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan serampangan, tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti," ujarnya.
Dia menegaskan, adanya OTT yang lebih banyak menjaring bupati bukan berarti pihaknya melindungi pejabat negara lainnya.