“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” tegasnya.
Seskab menambahkan, pelaksanaan Sidang Kabinet sebagai forum pengambilan keputusan berlangsung sangat efektif. Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan. Dicontohkannya, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.
“Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam. Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan,” ungkapnya.
Seskab menegaskan, sebagai ketua kelas pihaknya juga dituntut disiplin dalam menerapkan aturan bagi para anggota kabinet. Salah satunya, para menteri harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar setiap bulannya.
“Kita harus ada waktunya tegas tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Jadi untuk Sidang Kabinet Paripurna biasanya mau siapa saja (yang izin tidak hadir) pasti enggak (dikasih). Kalau untuk Rapat Terbatas bagi menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada tetapi yang bukan yang menjadi main topic-nya, oke diizinkan,” tandasnya.
Seskab juga mengungkapkan bahwa Sekretariat Kabinet harus selalu siap untuk menyelenggarakan Sidang Kabinet kapan dan di mana saja. Tak jarang Presiden Jokowi juga meminta diagendakan Sidang Kabinet di saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di tanah air.
“Yang harus disiapkan banyak, keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya Presiden, dan enggak boleh salah karena itu yang paling penting. Dan alhamdulillah, sampai hari ini relatif enggak pernah salah,” tandasnya.