JAKARTA, iNews.id - Wacana pelarangan penggunaan celana cingkrang dan cadar di instansi pemerintah oleh Menteri Agama Fachrul Razi sempat mengundang polemik di masyarakat. Namun, wacana tersebut kemudian ditepis sendiri Menag Fachrul yang mengaku tidak pernah menyatakan hal tersebut.
Direktur Riset SETARA Institute, Halili berpendapat, seharusnya pemerintah dalam melakukan penanganan toleransi dan radikalisme tidak perlu menyinggung hal-hal yang tak substantif seperti pelarangan cadar dan celana cingkrang. Pasalnya, kata dia, penanganan radikalisme bukan berasal dari penampilan berupa pakaian.
Wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang justru membuat polemik di masyarakat seperti saat ini. “Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal pemakaian cadar atau celana cingkrang,” ujar Halili dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Dia beranggapan, seharusnya pemerintah dalam menangani radikalisme adalah dengan mempersempit ruang bagi kelompok-kelompok yang bersifat intoleran. “Bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi,” kata dia.
Halili pun mengingatkan pemerintah akan perlunya meningkatkan regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi tindakan radikalisme. Dia menyebutkan, pemerintah perlu juga meningkatkan peran aktor lokal dalam memajukan toleransi dan kerukunan.
“Pemerintah perlu membangun basis sosial-kemasyarakatan yang memiliki ketahanan (resilience) untuk membentengi diri dari penyebaran narasi dan gerakan antikebinekaan, antidemokrasi, dan antinegara Pancasila,” ucap Halili.