“Lalu yang kedua, dalam keberatan kami juga atas keberatannya dia pada hari ini adalah, dia sendiri juga expired mengajukan permohonan ke sini. Kalau expired-nya dia itu bisa ditolak karena bukan untuk kepentingan publik menurut kami, tapi itu adalah kepentingan pribadinya UGM atau Jokowi,” tuturnya.
Sementara itu, saksi ahli Maruarar Siahaan menuturkan bahwa dalam persidangan kali ini, dirinya menyampaikan sejumlah poin krusial terkait status ijazah Joko Widodo sebagai mantan pejabat publik.
“Saya hanya menyampaikan pergulatan atau apa yang dikatakan relasi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik yang sama-sama bisa dikatakan itu hak asasi. Dalam konstitusi dikatakan harus mempertimbangkan hak-hak yang lebih besar,” ucap Maruarar.
Dia menjelaskan, keabsahan ijazah tersebut harus ditimbang secara proporsional. Merujuk pada keputusan majelis hakim KIP sebelumnya, ijazah Joko Widodo merupakan informasi publik, bukan dokumen privasi yang harus dirahasiakan.
“Di dalam menguji persaingan di antara hak asasi yang dilindungi konstitusi, kita menggunakan mekanisme yang dikatakan uji proporsional. Apakah proporsional kita mengaminkan pendapat dari Pak Jokowi bahwa rahasia pribadinya akan dilindungi ketimbang kepentingan bangsa Indonesia yang harus membuka ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya sebagai kontrol apakah benar atau tidak atau menyimpang? Nah, kepentingan bangsa dan negara dalam proporsinya,” tuutrnya.