Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang berada di luar rezim keuangan publik tidak serta-merta menjadi bagian dari keuangan negara. Dian Puji kembali menekankan tiga indikator untuk menentukan status suatu keuangan, yakni pengelolaan melalui APBN, pengaturan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara, serta pembebanan seluruh biaya kepada APBN.
Selain itu, Dian menyebut penyimpanan uang di kas negara juga menjadi salah satu indikator bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuangan negara.
Sebagai informasi, Dian dihadirkan sebagai saksi ahli yang dihadirkan kubu Gus Yaqut dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Keduanya dituduh melakukan korupsi terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah merugikan keuangan negara.
Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut, terutama terkait karakteristik sumber keuangan haji yang berasal dari dana jemaah.
Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak ada uang yang mengalir kepada Gus Yaqut maupun Gus Alex.
Sidang berlangsung di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin hakim ketua Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota.