“Kita tidak bisa menutup mata, masih ada daerah yang belum teraliri listrik di mana mayoritas masyarakatnya merupakan target penerima manfaat subsidi kompor listrik,” tuturnya.
“Jadi harus ada perbaikan dari segi infrastruktur listrik yang merata sebelum program konversi kompor betul-betul terealisasi,” lanjut Karding.
Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan kebiasaan penggunaan bahan bakar untuk memasak yang akan dirasakan masyarakat. Menurut Karding, perubahan tidak bisa serta merta dilakukan karena masyarakat saat ini telah terbiasa menggunakan LPG.
“Jangan lupa, masih banyak juga masyarakat di desa-desa yang sama sekali tidak pernah terjangkau kompor LPG. Masih banyak masyarakat yang memasak menggunakan tungku dan kayu, sehingga kalau perubahannya terlalu drastis pastinya akan menimbulkan berbagai kendala,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menjalankan program uji coba kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali dengan memberikan kompor listrik induksi gratis. Awalnya, Pemerintah berencana memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 masyarakat Indonesia yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Paket kompor listrik itu terdiri dari kompor listrik induksi, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau jalur daya khusus untuk kompor listrik. Jalur khusus ini diberikan oleh PLN melalui jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik.