JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kondisi demokrasi Indonesia dalam ancaman. Hal itu merespons fenomena penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa kota di Indonesia.
“Keadaan demokrasi terancam. Demokrasi menuntut kebebasan berpendapat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi diusir dari negaranya sendiri. Dia mau datang ke kota negaranya diusir. Apakah ini yang kita cita-citakan?,” kata Prabowo usai mendatangi acara bedah buku Paradoks Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).
Dia menilai, demokrasi suatu negara terancam bubar apabila rakyat tidak dapat menyampaikan aspirasi di negara sendiri. Hal itu merujuk kepada salah satu inisiator gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman yang kedatangannya ditolak di Pekanbaru, Riau.
“Apakah Republik semacam ini yang diperjuangkan oleh puluhan ribu mereka yang gugur untuk kemerdekaan bangsa? Bukan Republik ini yang kita harapkan. Negara yang dewasa harusnya mengayomi setiap rakyatnya yang mau bicara dengan baik dan sopan serta memperjuangkan hak rakyat,” tutur dia.
Prabowo juga meyinggung penggunaan aparat negara yang disalahgunakan oleh segelintir golongan. Dia menegaskan, hal itu melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).
“Kita prihatin kalau aparat negara itu tidak mengerti segenap Bangsa Indonesia. Kalau alat negara menjadi milik sebuah golongan, itu merupakan pelanggaran UUD. Mana kala pelanggaran UUD dibiarkan, maka rakyat tidak akan terima,” ujar Prabowo.