JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan merujuk sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam penunjukkan penjabat (Pj) gubernur. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan saat menjawab kemungkinan perwira tinggi TNI/Polri menjadi (Pj) gubernur.
“Tentu Kemendagri akan fokus sesuai dengan aturan terlebih dahulu. Kalau kita melihat aturan yang dimaksud adalah pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya itu adalah yang dari ASN. Sementara teman-teman TNI dan Polri bukan ASN,” katanya, Jumat (24/9/2021)
Seperti diketahui penunjukkan perwira dari TNI/Polri menjadi Pj gubernur pernah dilakukan pada masa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Di antaranya Komjen Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Mayjen TNI Soedarmo sebagai Pj Gubernur Aceh.
“Memang ada pengalaman ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah pejabat TNI dan Polri pindah di kementerian/lembaga. Jadi sudah tidak aktif di lembaga TNI/Polri. Di Kemendagri ada Mantan Dirjen Polpum Pak Sudarmo. Ada Pak Carlo Tewu dari Kemenkopolhukam,” ungkapnya.