Dia mengakui di aturan memang tidak ada larangan TNI/Polri menjadi Pj Gubernur. Namun memang yang utama adalah yang berasal dari ASN.
Sehingga menurutnya terkait hal ini masih bisa menjadi bahan diskusi karena memang terbuka kemungkinan itu.
“Kemendagri fokus sesuai dengan aturan dulu. Kemudian nanti mempertimbngkan dan memperhatikan hal-hal lain. Seperti kondisi daerah, keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan untuk bahan pertimbangan. Tentunya ini bisa jadi bahan diskusi. Untuk tahap awal tentu sebagaimana aturan dulu. Di dalam aturan memang tidak dilarang juga. Terbuka kemungkinan itu. Meskipun aturan yang utama adalah ASN,” katanya.