JAKARTA, iNews.id – Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon mencantumkan dua nama ahli mereka. Dua ahli tersebut adalah Profesor Marsudi Wahyu Kisworo sebagai ahli IT sekaligus arsitek IT KPU, dan; W Riawan Tjandra, ahli bidang hukum administrasi negara.
Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, Riawan memberikan keterangan secara tertulis kepada MK. Ini berbeda dengan Marsudi—yang hadir langsung di ruang sidang menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Dalam keterangan tertulis itu, Riawan memaparkan pendapatnya soal kedudukan hukum anak perusahaan BUMN.
“Ahli hukum administrasi negara menerangkan soal kedudukan hukum BUMN, anak perusahaan BUMN,” ucap Hasyim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Persoalan kedudukan anak perusahaan BUMN menjadi perbincangan pada sidang sengketa Pilpres 2019 lantaran kubu Prabowo-Sandi mempersoalkan posisi calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin di Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Menurut Tim Hukum Prabowo-Sandi, Ma’ruf melanggar administrasi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden karena masih memegang jabatan tersebut.
Hasyim mengungkapkan, dalam keterangan Riawan disebutkan, anak perusahaan BUMN bukan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Intinya penegasan soal status BUMN dan anak BUMN. Keterangan ahli untuk menegaskan ini adalah BUMN atau anak BUMN,” ujarnya.