Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman keberatan dengan rencana Bawaslu memanggil Prabowo. Dia menganggap tidak sepantasnya lembaga pengawas pemilu tersebut memanggil seseorang tanpa didahului bukti yang cukup.
“Kami hanya ingatkan Bawaslu jangan genit. Apalagi memanggil pak Prabowo sungguh tidak pantas,” ujar Habiburokhman.
Isu tentang mahar politik di Partai Gerindra mencuat setelah La Nyalla membuat pengakuan bahwa dia diminta membayar sejumlah uang kepada Prabowo agar bisa diusung sebagai calon gubernur Jatim pada Pilkada 2018.
Dalam satu konferensi pers di Tebet Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018, La Nyalla mengungkapkan penyebab kegagalannya diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon gubernur di Jatim tahun ini dikarenakan politik uang. Dia mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Prabowo sebagai syarat agar surat rekomendasi pencalonannya bisa diterbitkan.
Menurut La Nyalla, sebelumnya dia menyerahkan uang sebesar Rp5,9 miliar yang disebut-sebut sudah diterima Prabowo. Karena itu, dia mengaku terkejut ketika kembali diminta Prabowo untuk segera menyerahkan uang Rp40 miliar sebagai uang saksi. Uang itu harus diserahkan tanggal 20 Desember 2017 lalu. Jika tidak, dia tidak akan mendapat rekomendasi maju jadi bakal calon gubernur di Pilkada Jatim 2018.
“Dia (Prabowo) tanya sama saya soal uang saksi sudah disiapin belum? Saya bilang, 'loh kapan Pak?'. 'Tanggal 20,' (kata Prabowo). Saya bilang 'insya Allah'. 'Eggak ada Insya Allah di sini,' (kata Prabowo lagi). Saya kaget. Loh ini Pak Prabowo idola saya loh. Saya selama ini mencalonkannya sebagai capres, kok saya diginikan?” ungkap La Nyalla.