Andreas juga menyinggung soal dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh penanggung jawab acara sehingga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan PON. Hal ini juga terkait temuan soal venue atau lokasi pertandingan yang belum selesai pembangunannya.
“Kami harap Satgas PON yang dibuat pemerintah dengan menggandeng instansi penegak hukum juga dapat memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON yang berantakan,” ucap Andreas.
Anggota Komisi X DPR RI yang berfokus pada pengawasan di bidang olahraga itu pun geram dengan perilaku oknum-oknum yang diduga melakukan penyelewengan. Menurut Andreas, seharusnya pihak penanggung jawab memikirkan kenyamanan atlet bukan malah mengeruk keuntungan pribadi.
"Pemerintah harus melakukan perubahan paradigma dalam cara penyelenggaraan acara nasional. Tidak cukup hanya menargetkan kesuksesan acara di atas kertas, tetapi juga harus ada kesadaran bahwa setiap elemen dalam acara tersebut, dari infrastruktur hingga kenyamanan atlet, adalah bagian dari citra dan reputasi bangsa," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri bakal turun ke lokasi PON XXI Aceh-Sumut 2024 untuk mengusut dugaan penyelewengan pada Jumat (13/9/2024) besok. Satgas yang dibentuk Polri bakal mendampingi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan penyelidikan.
"Tim satgas dari Mabes, hari Jumat (13 September 2024) menuju ke lokasi PON XXI, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa kepada wartawan, Kamis (12/9/2024).
Dia mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan penyelewengan itu. Hanya saja, Arief belum memerinci bentuk penyelewengan yang dimaksud.