“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.