“Hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masalah perizinan, tarif, dan pengelolaan perlu diselesaikan dengan bijak,” ujar Suswono.
Suswono menegaskan bahwa hunian di Kampung Susun Bayam harus diprioritaskan bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung pembangunan JIS. Ia juga menyerukan transparansi dalam penentuan penerima hunian tersebut agar tidak diberikan kepada yang tidak berhak.
“Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk penyediaan hunian di lokasi alternatif bagi mereka yang memang membutuhkan,” katanya.
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan Jakarta yang berkeadilan, Suswono akan menginstruksikan fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta untuk segera mengkaji kebijakan terkait Kampung Bayam.
“Kami yakin pasti ada solusi terbaik bagi warga Kampung Bayam," katanya.