Taat Pajak di Tengah Krisis Kepercayaan

Mirfa Suri
Mirfa Suri (Foto: iNews)

Prinsip di dalam manajemen krisis berorientasi pada keselamatan publik. Dalam hal ini, public relations juga menerapkan: strategi komunikasi krisis yang dirancang untuk mengurangi risiko munculnya kepanikan publik. Selain itu mengurangi spekulasi di awal krisis dan juga melindungi perusahaan atau organisasi. 

Hal lainnya yaitu public relations bersifat dapat dipercaya dan didesain untuk meminimalkan kerusakan citra organisasi. Hal ini terdapat dalam buku 'Best Practice Humas' (Rachmat Kriyantono, 2021).

Teori manajemen krisis secara umum didasarkan pada bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan, dan memantau perkembangan krisis. Manajemen tentunya juga bertanggung jawab mencari pemecahan masalah dari krisis yang muncul dengan menggunakan strategi manajemen krisis.

Dalam merespons krisis yang terjadi, Sri Mulyani bertindak sangat cepat dan efektif. Krisis sering kali terjadi secara acak, bahkan tak terduga dan baru. Kadang-kadang skala insidennya malah belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa dibilang luar biasa. 

Namun, para pemimpin tentunya mempersiapkan diri di dalam beragam keadaan yang mendesak. Kualitas dari seorang leader dapat menentukan durasi atau waktu, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari krisis itu sendiri.

Sri Mulyani secara proaktif merespons dan bereaksi terhadap situasi di organisasinya. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dalam merespons krisis dan kesadarannya terhadap opini yang dibentuk masyarakat, untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi krisis.

Respons Sri Mulyani dalam melihat situasi yang terjadi, membawanya kepada keputusan-keputusan yang tepat dan reasonable dalam menentukan strategi penanganan krisis di Kemenkeu. Sri Mulyani memadukan gaya kepemimpinan yang transaksional dan transformasinal, yaitu menekankan pentingnya aturan dan melakukan hal-hal yang benar sesuai prosedur yang ada serta mendorong perubahan di dalam kemenkeu.

Untuk mitigasi, Menkeu juga bekerja sama dengan Menko Polhukam untuk membersihkan kemenkeu dari praktik-praktik yang melanggar hukum oleh pegawai. 

So, bagaimana nih para warga, sudah siap taat pajak setelah tsunami krisis kepercayaan di kementerian? Jangan lupa isi SPT awal tahun baru ya!

Editor : Anton Suhartono
Artikel Terkait
Megapolitan
5 jam lalu

Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025, Ini Alasan Pemprov Jakarta

Megapolitan
7 jam lalu

Hore! Pemprov Jakarta Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan hingga Akhir 2025

Nasional
7 hari lalu

Menkeu Purbaya Sudah Kumpulkan Rp8 Triliun dari Pengemplang Pajak: Kita Kejar Terus!

Nasional
12 hari lalu

Pengamat Nilai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Masih Berat, Minta Purbaya Turunkan Pajak

Nasional
14 hari lalu

Harta Kekayaan Heru Pambudi Sekjen Kemenkeu Capai Rp71 Miliar, Unggul Jauh dari Purbaya

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal