Didik J Rachbini
Ekonom Senior INDEF, Guru Besar Universitas Parmadina
PERKEMBANGAN deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini harus dicermati dengan baik. Tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan rangkaian pengelolaan ekonomi yang tidak memadai. Deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas.
Harga tidak naik lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dalam beberapa waktu terakhir ini ekonomi Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli tahun ini dibandingkan dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Selama 3 bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun.
Namun, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya menunda konsumsinya. Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya.
Deflasi yang terjadi sekarang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang. Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur.
Dalam aspek kesempatan kerja peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Bantuan sosial yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membantu sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan. Selain menerima keadaan deflasi beruntun, konsumsi lemah karena pendapatan turun dan PHK pengangguran yang semakin massal, pemerintah baru mendapat warisan utang yang besar selama 10 tahun terakhir ini.