SOLO, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo akhirnya menyampaikan jawaban atas gugatan perdata terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Solo. Jawaban setebal 22 halaman ini diserahkan dalam persidangan ini dilakukan secara elektronik atau melalui sistem e-Court terkait perkara perdata nomor 99/Pdt.G/2025/PN.Skt.
Ketua KPU Solo Yustinus Arya Artheswara menjelaskan, bahwa dalam jawabannya, KPU menegaskan legal standing sebagai lembaga negara. Bila ada dugaan perbuatan melawan hukum oleh lembaga negara, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Negeri (PN).
"Kami juga menyampaikan bahwa gugatan kabur. Jadi antara yang didalilkan, bahwa penggugat meyakini itu palsu. Tapi di permintaan akhir itu kenapa meminta dibuka untuk membuktikan keasliannya," ujar Yustinus, Kamis (26/6/2025).
KPU Solo menegaskan, pada pelaksanaan Pilkada 2005 saat Jokowi maju sebagai calon Wali Kota Solo, telah dijalankan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
Dalam persidangan, KPU menyampaikan jawaban setebal 22 halaman. Selain KPU Solo, gugatan juga ditujukan kepada Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan SMA Negeri 6 Surakarta sebagai pihak tergugat.
Gugatan ini diajukan oleh seorang warga bernama Taufiq SH, yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi saat mengikuti Pilwalkot Solo tahun 2005.