Ketua Umum PAN itu menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Selain evaluasi, penutupan SPPG juga guna kepentingan investigasi.
"Salah satu evaluasi yang paling utama kedisiplinan, kualitas kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG," kata dia.
Selain itu, evaluasi ini juga akan mewajibkan seluruh SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SHLS).
"Pasca-kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, harus," ujarnya.