"Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, 'Panglima TNI, kamu usut bagaimana ada tambang ilegal.' Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu? Kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan sebagainya. Iya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair. Polisi harus beresin diri," katanya.
Sebagai mantan perwira tinggi TNI, Prabowo tidak ingin institusi yang dicintai rakyat tersebut tercemar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia menyebut ketika menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) telah banyak perwira tinggi yang ditindak tegas dan diserahkan ke proses hukum.
"Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan," ujarnya.
"Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Nah, Asabri kita beresin. Iya kan? yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat minta kejaksaan yang bertindak," tambah Prabowo.
Dia kembali menegaskan reformasi tubuh Polri dan TNI adalah mandat rakyat yang harus dijalankan.
"Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya. Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah ya saya yakin selain komite reformasi tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu ya. Menghendaki itu," pungkasnya.