JAKARTA, iNews.id - Dewan Pers menemui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Tujuannya untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan Pers.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan Dewan Pers sudah membahas RKUHP sejak 2017, dan saat ini telah mendatangi sejumlah fraksi untuk menyampaikan 14 pasal yang dianggap bermasalah, terutama yang membatasi kerja jurnalistik.
"Jadi kami di Dewan Pers memang sudah membahas ini, sejak 2017, puncaknya 2019 kami sudah sampaikan langsung ke ketua DPR yang waktu itu masih pak bambang soesatyo, kebetulan dipending sampai sekarang," kata Yadi dalam pertemuan bersama FPKB di Gedung DPR RI, Rabu (10/8/2022).
"Kami menyampaikan daftar inventarisasi masalah 14 sampai 15 pasal yang kami anggap krusial dan harus di reformulasi," ujarnya.
Yadi menegaskan Dewan Pers tidak pernah menentang kehadiran RKUHP. Hanya saja, menurutnya, perlu dilakukan reformulasi agar kebebasan berpendapat tidak dibatasi.