Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta kemudian memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. "Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLinks X atau PLX," ucap Suyudi.
Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi tak ditahan di situ karena alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.