JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan langkah satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ditagih maka akan membuat opini yang kurang baik.
"Karena begini, kalau kami membiarkan orang punya utang, dan yang berwenang seperti kita ini diam, itu bisa dianggap kita ini korupsi karena membiarkan orang lain menjadi kaya," kata Mahfud dalam jumpa persnya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah tidak boleh diam jika ada pihak yang secara sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan telah merugikan keuangan negara. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus mengejar para obligor dan debitur dari pinjaman BLBI tersebut.
"Makannya kami tagih. Itu bisa berbalik kalau tidak kami tagih. Kira-kira begitu ekstremnya hukum," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Oleh karena itu, Mahfud meminta kepada para obligor untuk kooperatif apabila mendapat pemanggilan dari Satgas BLBI. Bahkan, kata dia, pemerintah akan memberikan tindakan serius kepada mereka yang mencoba mangkir dari pemanggilan.
"Pokoknya datang aja. Karena kalo gak datang, karena kita sudah punya dokumen, akan dikejar dan akan ditempuh jalur hukum," katanya.