TGB pun menyebut, Indonesia secara umum memiliki regulasi yang lengkap. Seperti undang-undang tentang perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, Undang-undang Jaminan Produk Halal, Wakaf, Haji, Zakat yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah.
“Komitmen kuat dari negara untuk pengembangan keuangan syariah, akan melindungi dan menghadirkan ekonomi berkeadilan. Hal ini pun diharapkan dapat dioptimalkan di tataran daerah khususnya Provinsi Aceh yang telah lebih dahulu menerapkan syariat Islam,” kata TGB.
Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi syariah tak terlepas dari potensinya yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam menopang dan memperkuat ekonomi nasional.
Oleh karena itu pemerintah terus memperkuat komitmennya secara terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan. “Pengembangan ekonomi syariah sejatinya harus diarahkan sebagai salah satu pilar memperkuat perekonomian nasional dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.