“Fokus kami adalah meminta kepada jajaran Pemda di Papua, ini terkait dana Otsus (otonomi khusus) ya, secara komperehensif tidak ada masalah, tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami saja dipalak kok. Setiap tiga kilo ada gerombolan datang Rp3 juta bayar Rp5 juta,” tutur Tjahjo.
Dia berharap, gubernur, wali kota, dan bupati maupun tokoh adat di Papua untuk bisa membantu pelaksanaan pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Saya kira sudah terpadu sekarang tanggung jawab kewenangan antara pemda di Papua. Sekarang mengejar, saya kira enggak boleh terus-terusan terjadi,” ucap Tjahjo.