TKA Dipermudah Masuk Indonesia, Yusril: Kita Melayani Siapa?

Kurnia Illahi
Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: iNews.id).

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat masih banyak membutuhkan lowongan pekerjaan. Maka itu, wajar muncul gelompang protes banyaknya jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui masyarakat di luar negeri tidak protes banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara mereka. Kondisinya, memang negara tersebut membutuhkan tenaga kerja.

"Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI di luar negeri, negara lain tidak protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Di sini masih banyak yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?" ujar Yusril yang dikutip, Kamis (26/4/2018) dari akun Twitter @Yusrilihza_Mhd.

Pakar hukum tata negara ini juga mempertanyakan alasan Jokowi menerbitkan aturan mempermudah perizinan masuknya TKA. Menurutnya, Jokowi harus mengungkapkan, siapa yang mendesak diterbitkannya aturan mempermudah perizinan TKA masuk ke Indonesia.

"Presiden berulangkali mengatakan bahwa ada yang komplain prosedur perizinan TKA berbelit-belit, sehingga diperlukan Perpres baru untuk memudahkannya. Sejujurnya, siapa yang komplain itu Pak Presiden? Kita ini melayani siapa, bangsa sendiri atau melayani siapa?" ucapnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN, Muhammad Said Didu. Dia mengatakan, kondisi di Indonesia berbeda dengan kondisi di negara yang menerima banyak TKI.

"Beda TKI di luar negeri dan TKA yang masuk sehingga ribut : 1) mereka butuh TKI vs kita banyak pengangguran, 2) TKI mengisi kekurangan tenaga kerja vs TKA merebut lapangan kerja kita, 3) TKI hasilkan devisa vs TKA sedot devisa, 4) TKI untuk bantu kelola SDA vs TKA datang bersama modal kuasai SDA kita," kata Said Didu dalam akun Twitter @saididu.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
Nasional
2 hari lalu

Menko Yusril: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Bukan Arahan Pemerintah

Buletin
10 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra: Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden, Bukan Kementerian

Nasional
14 hari lalu

Yusril: Komnas HAM Harus Diperkuat, Pengawasan dan Penegakan HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah

Nasional
24 hari lalu

Pemerintah Kebut Bahas RUU Pemilu, Yusril: Target Selesai 2,5 Tahun

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal