“Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat. Di era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar," ucapnya.
Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro menilai Jokowi serius melaksanakan program proteksi sosial tersebut. Dia mengakui kebijakan ini menuai kritik karena dinilai memiliki dimensi politik.
“Pada posisi Jokowi sebagai petahana, jelas PKH membuat insentif electoral, tapi itu suatu hal lumrah diperoleh dari penerbitan sebuah kebijakan populis,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan sejumlah penerima bantuan sosial PKH untuk memanfaatkannya bagi keperluan tumbuh kembang anak. Dia mengungkapkan, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran bagi penyaluran PKH dengan tujuan untuk membantu keluarga prasejahtera agar lebih mandiri, sekaligus meningkatkan kondisi gizi dan kesehatan anak-anak.
"Yang namanya anggaran PKH ini digunakan betul-betul untuk kepentingan keluarga kita, tambahan gizi, dan pendidikan anak-anak kita," ucap Jokowi dalam sambutannya di acara Sosialisasi PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gelanggang Olahraga Bulungan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu. Rabu (6/3/2019).