JAKARTA, iNews.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merespons penilaian Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran soal film dokumenter Dirty Vote. TKN Prabowo-Gibran sebelumnya menyebut Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai, film Dirty Vote hanya mengingatkan seluruh pihak akan adanya peluang pelanggaran pemilu masif terjadi di Tanah Air.
"Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara pemilu, menurut saya tidak tepat sama sekali," kata Todung di Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Atas dasar itu, Todung berbeda pendapat dengan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. Baginya, film Dirty Vote memiliki nilai literasi terkait pendidikan politik Tanah Air.
"Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa. Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi dan jangan kita membuat setback (kemunduran) dalam demokrasi kita," ujar Todung.
Todung yang juga dikenal sebagai salah satu pengacara kondang itu, mengingatkan supaya jangan sampai ada pihak yang terlalu baperan dengan kritik yang ada di film dokumenter tersebut.
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujarnya.
Film dokumenter berjudul Dirty Vote dirilis Minggu (11/2/2024). Film tersebut mengupas tuntas desain kecurangan Pemilu 2024.
Tiga ahli hukum ternama, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari terlibat dalam film dokumenter garapan Dandhy Laksono itu.
Film ini dapat disaksikan seluruh masyarakat Indonesia di kanal Indonesia Baru di Youtube.