Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Penetapan upah minimum sektoral harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.
Selain itu, sektor tersebut dapat memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau membutuhkan spesialisasi tertentu.
- UMP 2027: Paling lambat 21 November 2026.
- UMK 2027: Paling lambat 25 November 2026.
- UMSP 2027: Paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
- UMSK 2027: Paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP wajib lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK yang harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMK.
Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, besarannya paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.