JAKARTA, iNews.id - Front Persatuan Islam (FPI) tidak mau mendaftarkan organisasi ke pemerintah. FPI berubah nama usai seluruh kegiatan Front Pembela Islam dilarang oleh pemerintah.
“Tidak (mendaftar), buang-buang energi,” kata tim kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar melalui pesan singkat, Kamis (31/12/2020).
Aziz mengatakan ormas yang tidak mendaftarkan dan tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bukan berarti organisasi ilegal. Apalagi jika sampai dianggap secara de jure telah bubar.
Justru, lanjut Aziz, sebaliknya ormas bebas untuk memilih mendaftarkan diri ataupun tidak dan tidak dapat dinyatakan sebagai ormas terlarang karena masalah pendaftaran. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 halaman 125.
“Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri,” katanya.