JAKARTA, iNews.id - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, mengkritisi keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan pemerintah, beberapa waktu lalu. Kedua lembaga negara itu disebut-sebut mendesak KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Hadar mengatakan, masalah verifikasi faktual parpol memang termasuk isu politik yang sensitif sejak dulu. Dia pun mengaku pernah didebat dengan alasan macam-macam oleh sejumlah perwakilan parpol calon peserta pemilu ketika masih menjabat komisioner KPU. Menurut Hadar, masalah ini menyangkut kepentingan politik yang besar.
“Bebannya diletakkan begitu besar dan ditekan kepada penyelenggara (KPU). Saya pernah alami rapat tertutup, dicoba didesakkan dan pernah juga diancam macam-macam. Ada yang bilang 'ini KPU akan diaudit'. Detailnya tidak usah saya buka, tapi di sana ada kepentingan politik sangat besar dalam isu tertentu, sehingga dibentuk rapat tertutup,” ujar Hadar dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/1/ 2018).
Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara diskusi pun meradang mendengar pengakuan Hadar tersebut. Sebagai anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, dia mengaku tidak pernah menemukan indikasi ancaman seperti yang diceritakan mantan anggota KPU itu.
"Yang disampaikan Hadar itu tuduhan serius. Saya tiga tahun di Komisi II DPR tidak pernah ancam-ancam. Kalau ada pertemuan tertutup dan dia diancam, sebut dimana dan kapan? Saya mohon buktikan pertemuan dan siapa saja anggota DPR yang hadir. Saya pastikan kalau ada, orang itu akan kami proses," ucap Arteria.
Usai diskusi, Hadar menyempatkan diri untuk menyampaikan koreksinya di hadapan wartawan. Dia mengaku percaya dan memahami apa yang disampaikan oleh Arteria itu. Menurut Hadar, para kader partai memang sering mengalami tekanan sehingga sulit mengambil keputusan.
"Saya mau koreksi, tadi dikatakan bahwa KPU itu begini-begini. Itu mulutnya mereka saja yang mengatakan seperti itu. Saya sebetulnya percaya dengan mereka, saya tahu mereka. Tetapi memang tekanan begitu berat diberikan kepada mereka. Di sini kadang-kadang memang mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan yang sesuai mereka yakini, persisnya seperti apa saya tidak tahu," ungkap Hadar.
Namun di sisi lain, Arteria meminta Hadar untuk membuktikan niatan jahat itu agar tidak menjadi polemik baru dan tidak menimbulkan kegaduhan. "Kalau ada permusyawarahan dan permufakatan jahat (parpol) yang menekan KPU, itu tidak benar. Jangan sampai demokrasi yang sudah membaik ini dicederai dengan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh," kata Arteria berapi-api.