Oleh karenanya, kata dia, DPR selama ini terus mendorong pemerintah untuk hadir dalam membantu meningkatkan sumber daya guru dan fasilitas di daerah 3TP (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan. Andreas menyebut, ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab adanya gap kualitas pendidikan di kota dan daerah.
“Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitas infrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru," katanya.
Video viral itu direspons dari Pj Bupati Ende, Agustinus G Ngasu. Dia akan mengadukan aksi sejumlah guru SMKN 6 Ende ke Pemprov NTT.
Agustinus mempersoalkan etika para guru tersebut, dan mempersoalkan status kepegawaian mereka karena diduga ada yang merupakan PPPK.
Andreas menilai, Pemkab Ende seharusnya menjadikan aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi.
“Seharusnya tidak perlu resistensi. Jadikan hal itu sebagai masukan dan bagaimana pemerintah melakukan perbaikan. Karena memang kondisi guru-guru di daerah cukup memprihatinkan, terutama para guru honorer,” katanya.