Selain itu, BI menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi harus dilakukan secara matang. Sebab, kebijakan tersebut terkait dengan kondisi politik, ekonomi hingga sosial.
"Selain itu pelaksanaan redenominasi tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis seperti hukum logistik dan teknologi informasinya," ungkapnya.
Bahkan, proses redenominasi rupiah juga harus dilakukan secara matang dengan koordinasi antarlembaga. Dengan begitu, risiko yang tak diinginkan bisa terhindari.
"Prosesnya pun harus dilakukan secara matang dengan koordinasi lintas lembaga untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan," ujar BI.