“Ini sebuah ironi di tengah upaya Gubernur Banten menggemborkan SPMB tidak ada titip-menitip murid dan pungli,” kata Rizal, Kamis (26/6/2025).
Dia menambahkan, penggunaan simbol resmi seperti stempel DPRD menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan.
“Harusnya sebagai wakil rakyat dapat memberikan contoh yang benar kepada rakyat, jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Rizal mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Banten segera bertindak untuk menegakkan etika lembaga legislatif.
“BKD harus segera memanggil Budi dan merekomendasikan agar memo tersebut dicabut untuk menjaga marwah DPRD Banten,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo belum memberikan klarifikasi terkait isi memo tersebut.