Dalam rencana penataan subsidi energi, pemerintah mengkaji pengetatan akses BBM penugasan Pertalite agar kelompok desil 9 dan 10 beralih ke BBM nonsubsidi. Langkah ini ditujukan untuk mengendalikan konsumsi kuota BBM nasional serta memastikan anggaran kompensasi energi ratusan triliun rupiah mengalir tepat sasaran kepada masyarakat rentan dan berpenghasilan menengah ke bawah.
Untuk memudahkan pengawasan teknis saat pengisian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah memilih pendekatan berbasis spesifikasi dan jenis kendaraan.
Kapasitas mesin dan tipe mobil dinilai menjadi parameter fisik untuk menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi pemiliknya.
"Pembatasan subsidi ini berbasis dari jenis kendaraannya, karena tipe kendaraan itu mencerminkan kelompok desil masyarakat. Nanti skema ini akan kita matangkan lagi," kata Airlangga.
Pemerintah saat ini masih menunggu hasil pemutakhiran data sensus ekonomi BPS sekaligus mematangkan sistem digitalisasi pencatatan di SPBU sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diberlakukan secara bertahap.