Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika Pilkades seringkali memberikan efek lanjutan berupa keretakan hubungan antarwarga yang berbeda dukungan. “Maka di sini pentingnya perpanjangan masa jabatan kepala desa agar tercipta stabilitas pembangunan di level desa. Maka kami dukung penuh revisi UU Desa agar jabatan kepala desa minimal 9 tahun dan bisa dipilih kembali,” tuturnya.
Ketiga, Cak Imin memandang bahwa keterlibatan pemerintah dalam upaya revisi UU Desa. Menurutnya, para pemangku desa baik dari level kepala desa, aktivis desa, hingga partai politik harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah agar proses revisi UU Desa bisa berjalan dengan baik.
“Yang ketiga pemerintah mempunyai peran penting dalam prosees revisi UU desa," katanya.
Dia menambahkan, jika PKB juga akan memperjuangkan pemenuhan alokasi 10% dari total dana transfer daerah untuk dana di desa. Hal ini sesuai dengan amanat UU Desa. Menurutnya jika ini terealisasi maka pembangunan desa akan bisa lebih cepat dilakukan dan kesejahteraan rakyat akan lebih mudah diwujudkan.
“Kami bersama Gus dur meyakini jika Indonesia tergantung pada dua hal laut dan desa. Maka desa harus mendapatkan prioritas perhatian dan alokasi anggaran lebih dari APBN. Maka PKB akan memperjuangkan pemenuhian alokasi 10 persen dari total dana transfer daerah untuk dana di desa,” pungkasnya.