Salah satu permasalahan sumber daya alam yang disorot KPK yakni terkait pembayaran pajak. KPK menemukan banyak pajak usaha di bidang pertambangan yang tidak bayar ke negara. Kata Alex, terdapat ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang KPK dorong untuk dicabut karena melanggar ketentuan.
"Bagaimana mungkin ada pihak yang mengambil kekayaan alam, tetapi tidak mau membayar pajak. Sangat disayangkan hak masyarakat yang hilang karena pihak-pihak yang tidak membayar pajak," ucapnya.
Kedepannya, KPK berjanji bakal berkomitmen untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga dalam melakukan pengawasan di area-area yang memiliki titik rawan korupsi. khususnya, terkait sektor Sumber Daya Alam (SDA).