Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian dari uang sitaan Rp13,25 triliun dialihkan untuk memperkuat dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Uang pengganti kerugian negara tersebut terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) terdakwa korporasi.
Permintaan Prabowo kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Kepala Negara menilai, dana hasil pengembalian korupsi sebaiknya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang, khususnya bagi masa depan pendidikan Indonesia.
“Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” ujar Prabowo.
Prabowo mengingatkan pentingnya penguatan dana LPDP agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global. Prabowo menyebut, dalam rangka mengejar ketertinggalan soal pendidikan dari negara lain telah ada program Sekolah Garuda.
“Kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini, tadi SMA Garuda 10 kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi tapi tidak ada masalah saudara-saudara, kita negara besar,” katanya.