Dia menekankan tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji. Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dahnil meminta seluruh jajaran Kemenhaj menjadikan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama pelayanan. Menurutnya, transformasi haji yang diperintahkan Presiden Prabowo harus dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, transparan, adil, serta terbebas dari praktik transaksional.
“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” tuturnya.