Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat warga asli Papua.
"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.
Sementara terkait ekonomi, dia mengungkapkan, hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.
Dia menjelaskan, dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun, dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun-Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," kata JK menegaskan.