Menurut Gus Ipul, berbagai kanal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan.
“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pemutakhiran juga penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Setiap hari terdapat warga yang meninggal, lahir, berpindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan kondisi ekonomi, baik naik maupun turun.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkasnya.