Sementara, itu akun @Arjuna juga menyebut aturan itu memberatkan. "Semua aturan bisnis pejabat," tulisnya.
"Ya begitulah, semakin lama semakin sulit dimengerti," tulis akun @muhamadaliyeni.
Sebelumnya, pakar siber Dr Pratama Persadha mengatakan program TV digital seharusnya didukung dengan sosialisasi serta pemerataan hardware TV digital yang baik. Pasalnya tidak semua masyarakat memiliki STB TV digital dan juga tidak semua televisi yang dimiliki masyarakat sudah mendukung TV digital.
"Karena itu saat siaran TV analog di Jabodetabek dimatikan, masih banyak masyarakat yang kebingungan karena tidak bisa menonton acara televisi," kata Pratama dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSREC (Communication and Information System Security Research Center) ini mencontohkan, program STB TV digital seharusnya bisa dibagikan secara luas ke masyarakat yang membutuhkan serta kesulitan membeli STB TV digital. Bahkan bila perlu, peredaran dan penjualan televisi wajib sudah support TV digital.
"Pelaksanaannya harus didukung lintas kementerian, jadi Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain misalnya Kementerian Perindustrian soal kewajiban televisi yang dijual di Indonesia harus support TV digital," ujarnya.