JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan bagi Presiden Prabowo Subianto mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Partai Gerindra. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Yusril menjelaskan, calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden kepada MPR. Karena itu, Prabowo dapat berkomunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusungnya pada Pilpres 2024.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.